JAKARTA, WartaNuswantara.com — Upaya memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya kedaulatan laut terus digencarkan. Yayasan Sail Indonesia Jaya menggelar dialog kebangsaan bertema “Penguatan Literasi Bela Negara Maritim Nusantara” di atas KRI Dewa Ruci, Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar forum diskusi, tetapi menjadi simbol penting sinergi lintas sektor dalam memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim di tengah kompleksitas tantangan global dan domestik.
Dialog menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur TNI Angkatan Laut, legislatif, kementerian, hingga dunia pendidikan dan industri. Hadir di antaranya Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Stella Christie, perwakilan DPR RI Komisi I, DPD RI, serta sejumlah pejabat TNI AL dan pemangku kepentingan kemaritiman lainnya.
Ketua Umum Forum Kader Bela Negara (FKBN-RI), Angga Rahardian Tirtawijaya, menegaskan bahwa sektor maritim Indonesia menghadapi tantangan berlapis, mulai dari keamanan laut hingga praktik penangkapan ikan ilegal.
“Literasi bela negara maritim menjadi fondasi penting agar seluruh komponen bangsa memiliki kesadaran dan kemampuan berkontribusi dalam menjaga kedaulatan laut,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Utama Bakorpus FKBN, Raden Elpin Subagus. Ia menekankan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi strategis lintas sektor.
“Melalui diskusi panel, paparan narasumber, dan deklarasi bersama, kegiatan ini mendorong terbangunnya sinergi antara TNI AL, pemerintah, dunia pendidikan, BUMN, swasta, hingga komunitas maritim”, Katanya.
Foto kapal KRI Imam Bonjol sedang merapat di Dermaga di sela-sela tugas pengamanan Wilayah Laut Indonesia.
Literasi yang Masih Elitis?
Di balik semangat kolaborasi tersebut, sejumlah pengamat menilai penguatan literasi bela negara maritim masih menghadapi tantangan mendasar, yakni kesenjangan antara wacana dan implementasi di tingkat akar rumput.
Forum-forum strategis kerap dihadiri pemangku kepentingan tingkat pusat, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pesisir—yang justru menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah laut. Minimnya akses pendidikan maritim, keterbatasan infrastruktur, serta persoalan kesejahteraan nelayan menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Selain itu, keterlibatan generasi muda, khususnya pelajar vokasi kemaritiman, dinilai masih perlu diperluas tidak hanya dalam forum diskusi, tetapi juga melalui program berkelanjutan berbasis praktik di lapangan.
Momentum Menuju Poros Maritim Dunia
Terlepas dari berbagai catatan tersebut, dialog ini menjadi momentum penting untuk memperkuat narasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan melibatkan berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan implementatif.
Liputan kegiatan ini turut mendapat perhatian sejumlah media nasional, menandakan isu kedaulatan maritim masih menjadi perhatian strategis di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya membangun kesadaran, tetapi memastikan literasi bela negara maritim benar-benar menjelma menjadi gerakan kolektif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (Red).
