JAKARTA, WartaNuswantara.com — Narasi yang menyebut Indonesia “dikelilingi” pangkalan militer Amerika Serikat kembali mencuat di ruang publik. Sejumlah titik seperti Singapura, Darwin di Australia, Guam, hingga Diego Garcia kerap disebut sebagai bukti bahwa Indonesia berada dalam tekanan geopolitik kawasan. Namun, sejumlah pengamat menilai narasi tersebut perlu dilihat secara lebih utuh dan proporsional.
Secara geografis, Indonesia memang berada di jalur strategis Indo-Pasifik yang menjadi perhatian banyak kekuatan global. Keberadaan fasilitas militer AS di kawasan, menurut analis pertahanan, lebih mencerminkan kepentingan menjaga stabilitas jalur perdagangan internasional dan komitmen aliansi dengan negara mitra, bukan semata-mata untuk “mengepung” Indonesia.
“Indonesia justru diuntungkan dari posisinya yang strategis. Negara-negara besar berkepentingan menjaga stabilitas kawasan, termasuk keamanan jalur laut yang juga vital bagi ekonomi Indonesia,” ujar seorang pengamat hubungan internasional.
Dalam konteks ini, kehadiran pangkalan di sekitar kawasan juga tak lepas dari dinamika persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Namun Indonesia sendiri bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut, meskipun memiliki kepentingan di wilayah Natuna.
Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan tidak mengizinkan pendirian pangkalan militer asing di dalam negeri. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi landasan utama dalam menjaga kedaulatan sekaligus menjalin hubungan dengan berbagai pihak.
Di sisi lain, narasi “kepungan” juga memunculkan diskursus tentang pentingnya penguatan sistem pertahanan nasional. Konsep pertahanan rakyat semesta yang telah lama menjadi doktrin Indonesia kembali disorot sebagai strategi menghadapi berbagai potensi ancaman, baik militer maupun non-militer.
Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar penguatan bela negara tidak hanya dipahami dalam konteks militeristik. “Bela negara hari ini juga mencakup ketahanan ekonomi, pendidikan, hingga literasi digital. Ancaman tidak selalu berbentuk invasi fisik,” kata seorang akademisi.
Program bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan dinilai dapat menjadi sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat. Meski begitu, implementasinya diharapkan tetap mengedepankan pendekatan inklusif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Dengan demikian, alih-alih melihat posisi geografis Indonesia sebagai kelemahan, banyak kalangan menilai hal tersebut justru merupakan modal strategis. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia mampu menjaga keseimbangan di tengah dinamika global, tanpa kehilangan kedaulatan dan arah kebijakan nasionalnya.
Salam Bela Negara!!
(Red).
