Lamongan, WartaNuswantara.com– Tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia pada dasarnya telah dibangun dengan kerangka yang relatif komprehensif. Instrumen pengawasan, transparansi, partisipasi publik, hingga pencegahan korupsi tersedia dan terus diperkuat. Namun, kondisi di Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya jurang antara desain sistem dan praktik di lapangan.
Sorotan terhadap lemahnya implementasi itu menguat seiring mencuatnya kasus dugaan korupsi proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Perkara tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran prosedural, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola, mulai dari fungsi pengawasan hingga komitmen terhadap keterbukaan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Dr. Rudi Santoso (nama samaran), menilai persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi. “Kerangka aturan sudah memadai. Tantangannya ada pada konsistensi pelaksanaan dan kemauan politik untuk menindak pelanggaran secara tegas,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Instrumen pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), sejatinya dirancang sebagai sistem peringatan dini. Namun, penurunan skor atau berulangnya titik rawan dinilai belum sepenuhnya direspons sebagai sinyal serius oleh pemangku kebijakan daerah.
Sejumlah kalangan menilai, praktik reformasi birokrasi di daerah masih kerap berhenti pada tataran administratif. Digitalisasi layanan belum sepenuhnya terintegrasi, pengawasan cenderung formalitas, dan proses pengadaan barang dan jasa—yang dikenal sebagai sektor rawan—masih menyisakan celah.
Perbandingan dengan sejumlah daerah lain menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran atau skala wilayah. Disiplin dalam menjalankan aturan, keterbukaan informasi yang mudah diakses publik, serta penguatan sistem merit dalam birokrasi menjadi faktor penentu.
Di sisi lain, kritik dari masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai masukan konstruktif. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Dampak dari lemahnya implementasi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kualitas pelayanan publik yang belum optimal hingga potensi praktik pungutan liar. Kondisi ini mempertegas urgensi pembenahan yang tidak sekadar berbasis wacana, tetapi berorientasi pada hasil konkret.
Langkah perbaikan dinilai tidak memerlukan pendekatan yang kompleks. Penutupan celah korupsi secara sistematis, keterbukaan data anggaran, peningkatan kualitas layanan publik, serta penegakan prinsip meritokrasi dalam birokrasi menjadi agenda mendesak yang dapat dijalankan dalam jangka menengah.
“Perubahan bisa terlihat dalam satu hingga tiga tahun jika ada komitmen yang kuat. Tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi slogan,” kata Rudi.
Tulisan ini merujuk pada pandangan Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan, M. Ferry Fadli, yang menilai bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi soal apa yang harus dilakukan, melainkan sejauh mana keberanian untuk benar-benar menjalankan perbaikan tersebut. (Red).
