Jakarta, WartaNuswantara.com – Momen tak biasa terjadi saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Di hadapan ribuan buruh, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan sederhana namun berdampak besar: apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermanfaat?
Alih-alih mendapat jawaban afirmatif, sebagian massa buruh justru merespons dengan teriakan “tidak”. Respons spontan itu langsung menjadi sorotan karena mencerminkan jarak antara kebijakan pemerintah dan persepsi kelompok pekerja.
Dalam pidatonya, Prabowo tetap menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah untuk jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Ia juga mengaitkan program tersebut dengan efek berganda bagi ekonomi nasional, mulai dari peningkatan permintaan bahan pangan hingga perputaran ekonomi di sektor pertanian.
“Kita juga beri perlindungan sosial yang sangat besar, Rp500 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. MBG penting untuk anak-anak kita dan menggerakkan ekonomi,” kata Prabowo di hadapan massa.
Namun, respons buruh mengindikasikan adanya persoalan lain yang lebih mendesak di tingkat akar rumput, terutama terkait kesejahteraan langsung seperti upah, kepastian kerja, dan perlindungan ketenagakerjaan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Raka Aditya, menilai jawaban “tidak” dari buruh bukan sekadar penolakan terhadap program MBG, melainkan bentuk ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas.
“Buruh tidak sedang menolak pentingnya gizi. Mereka sedang menyampaikan bahwa program tersebut belum menjawab kebutuhan paling mendesak mereka, yaitu penghasilan layak dan kepastian kerja,” ujarnya.
Menurut Raka, respons tersebut adalah sinyal komunikasi publik yang kuat. Program berbasis jangka panjang seperti MBG, kata dia, bisa kehilangan resonansi jika kelompok penerima manfaat merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.
Senada, ekonom ketenagakerjaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Rahmawati, menilai bahwa dinamika tersebut menunjukkan adanya “gap prioritas”.
“Bagi pemerintah, MBG adalah investasi SDM masa depan. Tapi bagi buruh, realitas hari ini adalah biaya hidup yang terus naik. Jadi jawaban ‘tidak’ itu lebih mencerminkan urgensi ekonomi mereka saat ini,” jelasnya.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa MBG tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari paket kebijakan perlindungan sosial yang lebih luas, termasuk bantuan langsung dan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun demikian, peristiwa di Monas menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan masih menghadapi tantangan dalam hal komunikasi dan penerimaan publik, khususnya dari kelompok buruh yang menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ekonomi nasional.
Respons “tidak” dari buruh terhadap pertanyaan Presiden Prabowo Subianto menjadi penanda penting bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh tujuan jangka panjangnya, tetapi juga oleh relevansinya terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Peristiwa ini memperlihatkan adanya jurang persepsi antara arah kebijakan pemerintah dan ekspektasi buruh. Jika tidak dijembatani, jurang tersebut berpotensi menghambat efektivitas program, sekaligus memperkuat kritik terhadap prioritas pembangunan.
Di sisi lain, momen ini juga membuka ruang evaluasi bagi pemerintah untuk menyelaraskan strategi jangka panjang dengan tuntutan kesejahteraan yang lebih langsung dirasakan masyarakat pekerja. (Red).
