Jakarta, WartaNuswantara.com — Pemerintah membuka rekrutmen nasional sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Rekrutmen ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis desa dan pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput membutuhkan SDM profesional dan berintegritas. Menurutnya, keberadaan tenaga pengelola yang kompeten menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Penguatan kelembagaan di desa, kelurahan, dan kawasan pesisir harus didukung SDM yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4).
Pada tahap awal, pemerintah membuka sebanyak 35.476 formasi yang terdiri dari 30.000 posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Para peserta yang lolos akan ditempatkan sebagai pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D-III hingga S-1 dari semua jurusan dengan usia maksimal 35 tahun dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75. Proses seleksi dilakukan dengan sistem berbasis merit yang menekankan prinsip transparansi, keterbukaan, dan kompetensi.
Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi panitia seleksi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dan mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen tersebut.
Selain itu, pelaksanaan rekrutmen melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Kepegawaian Negara. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjamin proses seleksi berjalan cepat dan akuntabel.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah ini berpotensi memperkuat ekonomi desa jika diiringi dengan sistem pendampingan dan pengawasan yang konsisten. Tanpa itu, program dinilai berisiko menghadapi kendala implementasi di lapangan, terutama terkait adaptasi SDM dengan kondisi sosial-ekonomi desa yang beragam.
Pemerintah juga meminta dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk menyosialisasikan program ini dan memastikan SDM yang terpilih dapat bekerja efektif di wilayah penugasan.
Rekrutmen ini diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (Red).
