MEDAN, WartaNuswantara.com — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak sembarangan mengunggah foto Kartu Nusuk ke media sosial selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Peringatan ini muncul menyusul meningkatnya kebiasaan jemaah membagikan dokumentasi perjalanan haji secara daring.
Masalah yang disoroti PPIH adalah potensi kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas jemaah akibat penyebaran foto Kartu Nusuk di internet. Dokumen tersebut diketahui memuat data penting mulai dari identitas lengkap, barcode layanan, hingga akses fasilitas selama berada di Arab Saudi.
Imbauan itu disampaikan Ketua PPIH Embarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 12 Embarkasi Medan di Asrama Haji Medan, Rabu (6/5/2026).
Menurut Zulkifli, masih banyak jemaah yang belum memahami bahwa Kartu Nusuk merupakan dokumen vital yang tidak boleh dipublikasikan secara terbuka di media sosial.
“Di Kartu Nusuk itu ada identitas lengkap, layanan transportasi, pemondokan, konsumsi hingga barcode. Jangan difoto lalu disebarluaskan,” ujar Zulkifli seperti dikutip dari kantor berita [Antara](https://www.antaranews.com).
Ia menjelaskan, kesalahan yang sering terjadi adalah jemaah mengunggah foto kartu tersebut demi berbagi pengalaman ibadah kepada keluarga atau pengikut media sosial tanpa menyadari risiko keamanan data yang dapat muncul.
PPIH menilai penyebaran Kartu Nusuk berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses informasi pribadi jemaah. Karena itu, sekitar 5.990 calon haji asal Sumatera Utara yang mengikuti pelepasan keberangkatan diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial selama musim haji berlangsung.
Selain menyangkut keamanan data, Kartu Nusuk juga memiliki fungsi penting sebagai syarat akses layanan ibadah di Arab Saudi. Zulkifli menegaskan, kartu tersebut wajib dibawa jemaah saat memasuki kawasan suci, termasuk Masjidil Haram.
“Kalau tidak ada Kartu Nusuk, jemaah tidak akan diizinkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sai,” katanya.
Tak hanya itu, kartu tersebut juga menjadi dokumen utama untuk memasuki kawasan Arafah saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Menurut Zulkifli, kegagalan masuk ke Arafah dapat berdampak serius terhadap pelaksanaan rukun haji.
“Kalau tak bisa masuk Arafah, maka hajinya tidak sah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, PPIH juga meminta jemaah menjaga kondisi kesehatan fisik maupun mental selama berada di Tanah Suci. Jemaah diimbau tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan saling membantu tanpa membedakan asal daerah.
Imbauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia, terutama terkait keamanan data pribadi dan kelancaran akses layanan ibadah selama musim haji 2026 berlangsung. (Red).
