Lamongan, WartaNuswantara.com – Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kabupaten Lamongan melontarkan dorongan tegas kepada pemerintah daerah agar tidak lagi terjebak dalam pola kegiatan seremonial, dan mulai berani mengambil langkah konkret untuk meningkatkan nilai integritas melalui penyelenggaraan Retret Bela Negara bagi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS atau PPK dan serta Aparatur Pemerintah Desa.
Desakan ini muncul di tengah sorotan terhadap kualitas birokrasi daerah yang dinilai masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari integritas, disiplin, kinerja hingga rendahnya inovasi pelayanan publik.
Melalui kegiatan Retret Negara ini diharapkan Bisa memperbaiki budaya birokrasi yang berdampak pada indeks integritas (SPI).
Menilik Hasil SPI (Survei Penilaian Integritas) Kabupaten Lamongan diketahui tahun 2023 – 2024: terjadi penurunan tajam, indikator tata kelola melemah, sedangkan hasil tahun 2024 – 2025: ada pemulihan, tapi belum optimal. Status Lamongan masih berada di zona “waspada” versi KPK.
FKBN menilai, penguatan nilai Pancasila dan semangat Bela Negara tidak cukup hanya disampaikan dalam forum formal, melainkan harus ditanamkan melalui proses pelatihan intensif yang menyentuh aspek mental, etika, dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan negara.
Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan, Muhammad Ferry Fadli, menegaskan bahwa retret bela negara harus menjadi titik balik perubahan budaya birokrasi di daerah.
“Kalau hanya seremoni, tidak akan ada perubahan. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk membentuk ASN yang berintegritas, disiplin, dan punya kesadaran penuh bahwa mereka bekerja untuk negara, bukan sekadar rutinitas,” tegasnya. Rabu,(22/04/2026).
Konsep retret yang ditawarkan FKBN tidak ringan. Program ini dirancang selama 2 hari 1 malam dengan metode kombinasi teori dan praktik, simulasi, hingga kegiatan lapangan yang menguji kedisiplinan dan kepemimpinan ASN.
Lebih jauh, FKBN juga menekankan pentingnya memasukkan materi integritas berbasis standar Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya terkait potensi kerawanan di daerah seperti pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, serta perizinan.
“Jangan tunggu masalah membesar baru bergerak. Pencegahan harus dimulai dari pembentukan karakter ASN. Retret ini adalah salah satu instrumen untuk itu,” lanjut Ferry.
Tidak hanya itu, FKBN juga mengingatkan bahwa tantangan ASN saat ini tidak lagi sebatas administratif. Ancaman non-militer seperti disinformasi, tekanan politik, hingga ketahanan sosial ekonomi masyarakat menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi birokrasi daerah.
Karena itu, setiap peserta retret diwajibkan menyusun action plan yang terukur dan relevan dengan kondisi OPD masing-masing. FKBN menilai, tanpa langkah lanjutan yang jelas, kegiatan semacam ini berpotensi kembali menjadi agenda formalitas tanpa dampak nyata.
“Rencananya diadakan pada tanggal 9-10 Mei, Hari Sabtu dan minggu di wisata alam alas G-Park Sugio Lamongan. Insaallah Outputnya jelas bagi ASN. Harus ada perubahan di lapangan, bukan hanya laporan atau sekedar ceremonial kegiatan. Kalau tidak, ini hanya akan jadi kegiatan rutin tanpa makna,” ujarnya.
FKBN berharap pemerintah kabupaten segera merespons dorongan ini dengan langkah konkret. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi tidak lagi bisa ditunda.
Retret Bela Negara, dalam pandangan FKBN, bukan sekadar program pelatihan, melainkan ujian keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ASN yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara. (Red)
