Oleh: Bobby Ciputra
Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)
“Siapa sebenarnya yang mengatur dunia hari ini: negara, pasar, atau segelintir elite global di balik layar kekuasaan ekonomi?”
Pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing pada Kamis, 15 Mei 2026, tampaknya memberi gambaran yang semakin jelas tentang arah baru politik global. Kunjungan kenegaraan pertama Presiden Amerika Serikat ke China dalam hampir satu dekade itu tidak sekadar memperlihatkan diplomasi antarnegara, melainkan juga menandai kebangkitan model baru: diplomasi korporasi.
Dalam lawatan tersebut, Trump tidak datang hanya bersama pejabat negara. Ia membawa rombongan besar para CEO dari perusahaan teknologi, industri, dan keuangan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Di antara mereka terdapat Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, hingga Larry Fink.
Kehadiran mereka mengirim pesan yang sangat kuat: hubungan Amerika Serikat dan China kini tidak lagi hanya ditentukan oleh negosiasi diplomatik formal, tetapi juga oleh kepentingan rantai pasok global, investasi teknologi, pasar modal, dan akses industri strategis.
Trump tampaknya memahami bahwa pusat gravitasi kekuasaan global telah berubah. Pengaruh dunia modern tidak lagi sepenuhnya berada di parlemen, kementerian luar negeri, atau markas militer. Sebagian besar telah berpindah ke ruang direksi perusahaan multinasional yang menguasai teknologi, data, logistik, energi, dan sistem keuangan internasional.
Di titik inilah batas antara negara dan pasar mulai kabur.
Delegasi korporasi yang dibawa Trump bukan sekadar simbol kedekatan pemerintah dengan dunia usaha. Mereka adalah instrumen negosiasi. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kepentingan besar di China, mulai dari manufaktur, pasokan semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), kendaraan listrik, hingga akses terhadap rare earth yang menjadi komponen vital industri teknologi masa depan.
Model diplomasi semacam ini memperlihatkan bagaimana korporasi kini berfungsi sebagai alat politik luar negeri. Negara dan pasar bergerak bersamaan dalam satu agenda strategis.
Di balik pertemuan itu, sosok Scott Bessent muncul sebagai figur penting yang relatif jarang disorot publik. Ia disebut memainkan peran sentral dalam membuka jalur komunikasi ekonomi antara Washington dan Beijing.
Bessent diketahui membangun komunikasi intensif dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, sejak akhir 2025. Jalur ini disebut menjadi fondasi awal pembicaraan mengenai tarif perdagangan, kecerdasan buatan, rare earth, Taiwan, hingga stabilitas geopolitik kawasan.
Perannya memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi kini semakin menjadi instrumen geopolitik utama. Diplomasi tidak lagi hanya dijalankan diplomat karier, tetapi juga oleh aktor pasar yang memahami pergerakan modal, mata uang, dan rantai ekonomi global.
Menariknya, isu China dalam pemerintahan Trump tampak berada di bawah kendali penuh Bessent. Figur-figur yang selama ini dominan dalam isu geopolitik lain seperti Timur Tengah dan Ukraina tidak terlihat menonjol dalam agenda Beijing. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan AS–China lebih dipandang sebagai persoalan keseimbangan ekonomi global dibanding sekadar rivalitas ideologis.
Namun di balik stabilitas ekonomi yang coba dibangun, model diplomasi korporasi menyimpan konsekuensi serius.
Ketika kepentingan bisnis menjadi bagian utama diplomasi, maka transparansi publik berpotensi melemah. Keputusan strategis dapat lebih banyak dipengaruhi kepentingan pasar dibanding mekanisme demokrasi. Dalam situasi seperti ini, kebijakan luar negeri tidak lagi semata-mata berbicara soal kepentingan nasional, tetapi juga tentang siapa yang paling besar memiliki akses ekonomi dan pengaruh modal.
Bagi negara-negara Global South, situasi ini menjadi tantangan besar.
Indonesia, misalnya, berada tepat di tengah tarik-menarik kepentingan antara Amerika Serikat dan China. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia, Indonesia memegang posisi penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan industri teknologi global.
Ketika Washington dan Beijing bernegosiasi soal rare earth, semikonduktor, dan teknologi masa depan, arah kebijakan hilirisasi mineral Indonesia secara tidak langsung ikut dipertaruhkan. Ironisnya, keputusan yang berdampak besar terhadap negara berkembang sering kali dibahas tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak langsung.
Inilah alarm bagi negara-negara berkembang.
Ruang manuver ekonomi nasional semakin menyempit ketika kesepakatan global dibentuk melalui kompromi antara kekuatan besar dan korporasi raksasa. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kedaulatan ekonominya melalui diversifikasi mitra strategis, penguatan industri nasional, dan keberanian memainkan peran lebih aktif dalam forum ekonomi internasional.
Pertemuan Trump–Xi di Beijing pada akhirnya bukan sekadar peristiwa diplomatik biasa. Ia adalah refleksi dari perubahan besar dalam tatanan dunia: ketika negara dan pasar semakin menyatu, dan ketika kekuatan korporasi mulai berdiri sejajar dengan kekuatan politik.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah dunia sedang berubah, melainkan apakah negara-negara berkembang siap menghadapi perubahan tersebut tanpa kehilangan kedaulatannya.
