Oleh : Novianto Aji
Wartawan RMOL Jatim
DI negeri yang gemar menyulap program menjadi slogan, Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bak mantra sakti. Ia disebut obat mujarab untuk stunting. Ia diklaim sebagai jalan pintas mengurangi kemiskinan. Ia bahkan diposisikan sebagai investasi masa depan bangsa.
Namun, begitu Badan Gizi Nasional memutuskan menghentikan sementara distribusinya selama masa libur sekolah demi efisiensi anggaran lebih dari Rp3 triliun, muncul kegaduhan yang menarik untuk diamati.
Bukan anak-anak yang berunjuk rasa.
Bukan pula para ibu yang kehilangan sumber asupan tambahan bagi balitanya.
Yang pertama bersuara justru para pengusaha penyedia layanan MBG.
Dari sini publik berhak bertanya: sebenarnya siapa yang paling bergantung pada program ini?
Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sinis. Tetapi justru di situlah letak persoalannya. Selama ini MBG dijual kepada publik dengan narasi mulia yakni memberantas stunting, meningkatkan kualitas gizi, dan mengurangi kemiskinan. Semua terdengar indah. Semua terdengar patriotik.
Sayangnya, seperti banyak program besar negara lainnya, narasi sering kali bergerak lebih cepat daripada kenyataan.
Sampai hari ini, distribusi MBG belum merata. Di banyak daerah, satuan pelayanan pemenuhan gizi masih terbatas. Tidak semua sekolah menerima layanan yang sama. Tidak semua anak memperoleh manfaat yang setara. Bahkan di sejumlah wilayah, program ini masih sebatas menunggu giliran.
Ironisnya, di tengah ketidakmerataan itu, ekosistem bisnis di sekitar MBG justru tumbuh sangat cepat. Dapur-dapur penyedia makanan bermunculan. Mitra pengadaan berkembang. Rantai pasok terbentuk. Uang negara mulai mengalir ke berbagai kantong ekonomi baru.
Tidak ada yang salah dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi. Yang menjadi soal adalah ketika keberlangsungan sebuah program sosial lebih banyak dikhawatirkan oleh pelaku usaha dibandingkan penerima manfaatnya.
Artinya, MBG tidak lagi semata soal gizi. Ia telah menjelma menjadi ruang ekonomi yang menciptakan ketergantungan baru.
Karena itu, penghentian sementara selama libur sekolah menjadi semacam uji kejujuran. Kita akan melihat siapa yang paling merasakan dampaknya.
Jika yang paling gelisah adalah anak-anak penerima manfaat, berarti narasi tentang kebutuhan gizi memang terbukti nyata.
Namun jika yang paling gaduh adalah para pelaku usaha yang selama ini menikmati perputaran anggaran program, publik tentu akan bertanya lebih jauh: selama ini MBG sesungguhnya sedang memberi makan siapa?
Pertanyaan tersebut penting karena setiap kali kritik muncul, pemerintah selalu berlindung di balik kata “stunting” dan “kemiskinan”. Dua kata yang sangat sensitif dan sulit dibantah. Siapa yang berani menolak program untuk anak-anak? Siapa yang tega mempertanyakan anggaran atas nama gizi?
Padahal, justru karena menyangkut masa depan anak bangsa, program ini harus diuji lebih keras daripada program-program lainnya.
Berapa persen stunting yang benar-benar turun karena MBG?
Berapa banyak keluarga miskin yang terbantu secara nyata?
Dan berapa besar porsi anggaran yang akhirnya lebih banyak berputar di lingkaran penyedia jasa dibandingkan sampai kepada tujuan utamanya?
Negara tentu berhak mengklaim efisiensi Rp3 triliun dari penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah. Tetapi publik juga berhak menggunakan masa jeda ini untuk melakukan audit moral terhadap program tersebut. Sebab program yang baik tidak boleh hanya kenyang oleh anggaran. Ia harus kenyang oleh manfaat.
Dan ketika MBG berhenti sementara, kita akan segera mengetahui siapa yang paling lapar ketika piring-piring itu tak lagi dibagikan. (Red).
