Lamongan, WartaNuswantara.com — Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Lamongan untuk masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang digelar di Pendopo Lokatantra, Senin (27/4). Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dekopinwil Provinsi Jawa Timur, Slamet Sutanto, dengan Raden Imam Mukhlisin didapuk sebagai ketua.
Acara ini turut dihadiri Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menaruh optimisme besar terhadap peran strategis Dekopinda sebagai penggerak baru dalam memperkuat eksistensi koperasi di daerah.
Menurutnya, pelantikan kepengurusan tidak semestinya dipandang sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi titik awal penguatan peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mampu memberi dampak nyata bagi insan koperasi di Lamongan. Dekopinda harus hadir sebagai kekuatan yang mampu membawa koperasi menjadi pilar ekonomi yang lebih kokoh,” ujar Yuhronur.
Ia juga menyoroti perkembangan koperasi di Lamongan yang dinilai cukup pesat. Selain koperasi yang telah lama berdiri, saat ini tercatat ratusan KDKMP telah terbentuk, menjadikan Lamongan sebagai salah satu daerah dengan jumlah terbanyak secara nasional.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, menegaskan bahwa Dekopin merupakan wadah penting bagi gerakan koperasi dalam menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Ia menggarisbawahi tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian pengurus ke depan, yakni kemampuan menyerap dan memperjuangkan persoalan koperasi, membangun reputasi kelembagaan, serta memperluas jaringan kemitraan.
“Dekopinda harus mampu menjadi jembatan bagi koperasi, baik dalam menyelesaikan persoalan maupun dalam membuka peluang yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru ini, diharapkan Dekopinda Lamongan dapat memainkan peran lebih aktif dalam memperkuat ekosistem koperasi serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan di daerah. (Red).
