Surabaya, WartaNuswantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan program beasiswa bagi ratusan ribu pelajar sebagai upaya menekan angka putus sekolah di wilayah Jawa Timur pada tahun ajaran 2026/2027.
Program tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, Jumat (8/5/2026) yang lalu, di Surabaya. Menurutnya, persoalan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Pemprov menyiapkan dua skema utama untuk menekan angka putus sekolah, yakni bantuan bagi murid dari keluarga kurang mampu dan kerja sama dengan sekolah swasta,” ujar Aries.
Dalam program bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Pemprov Jatim menargetkan sebanyak 48.373 siswa SMA dan SMK menerima bantuan pendidikan. Masing-masing siswa akan memperoleh dana sebesar Rp1 juta dengan total anggaran mencapai Rp48,373 miliar.
Program tersebut disiapkan untuk membantu pelajar yang berisiko menghentikan pendidikan akibat keterbatasan biaya sekolah maupun kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
Aries menjelaskan, pada tahun 2025 lalu program serupa telah direalisasikan kepada 46.826 siswa dengan total anggaran Rp46,826 miliar. Evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya menunjukkan bantuan pendidikan dinilai mampu membantu keluarga berpenghasilan rendah mempertahankan anaknya tetap bersekolah.
Selain bantuan langsung bagi siswa kurang mampu, Pemprov Jatim juga menggandeng 1.156 sekolah swasta dalam program pembiayaan pendidikan. Program ini disiapkan sebagai solusi bagi lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam skema tersebut, kuota yang disiapkan mencapai 72.841 siswa. Rinciannya, sebanyak 32.562 siswa akan memperoleh beasiswa penuh, terdiri dari 12.650 siswa SMA swasta dan 19.912 siswa SMK swasta.
Sementara itu, sebanyak 40.279 siswa lainnya akan menerima bantuan berupa potongan biaya pendidikan, dengan rincian 11.486 siswa SMA swasta dan 28.793 siswa SMK swasta.
Pemprov Jatim berharap program ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi potensi anak usia sekolah berhenti belajar karena persoalan ekonomi maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri. (Red).
