JAKARTA, WartaNuswantara.com – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, mendesak pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran negara terkait pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Desakan itu muncul setelah muncul polemik mengenai sumber pendanaan program kurban presiden yang disebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Guntur kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026). Ia mempertanyakan tata kelola keuangan pemerintah setelah muncul informasi bahwa Menteri Keuangan disebut tidak mengetahui detail pengadaan sapi kurban tersebut. Menurutnya, kondisi itu menimbulkan tanda tanya besar mengenai mekanisme pengawasan anggaran di internal pemerintahan.
Guntur menilai persoalan ini bukan sekadar polemik kurban tahunan, melainkan menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Ia khawatir lemahnya koordinasi dan pengawasan keuangan dapat menjadi preseden buruk dalam pengelolaan APBN.
Selain menyoroti anggaran sapi kurban, PDIP juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pemerintah lain yang dinilai membutuhkan pengawasan ketat, termasuk pengadaan puluhan ribu motor trail listrik dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurut Guntur, rangkaian kebijakan itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Ia juga menyinggung aspek keagamaan dalam pelaksanaan kurban. Menurutnya, dalam ajaran Islam, ibadah kurban bersifat personal dan idealnya menggunakan harta pribadi, bukan dana yang bersumber dari pajak masyarakat luas yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan.
“Publik tentu wajar mempertanyakan sistem keuangan negara apabila ada penggunaan APBN untuk kegiatan yang melekat pada nama pribadi presiden,” ujarnya.
PDIP menilai polemik ini semakin berkembang karena masyarakat belum memperoleh penjelasan menyeluruh terkait mekanisme pengadaan, sumber pendanaan, hingga dasar hukum penggunaan APBN dalam program kurban presiden tersebut. Meski pihak Istana telah memberikan klarifikasi, Guntur menilai penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab keraguan publik.
Sebelumnya, program bantuan sapi kurban Presiden menjadi sorotan setelah muncul perdebatan mengenai sumber pembiayaan pengadaan hewan kurban yang didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah disebut mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ribuan sapi kurban sebagai bagian dari program bantuan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. (Red).
