JAKARTA, WartaNuswantara.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar pertemuan strategis pada Selasa, 5 Mei 2026, di Gedung KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta mitigasi risiko korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.
Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono beserta jajaran, serta Kepala KSP Dudung Abdurachman bersama tim pengendali program strategis nasional. Pertemuan berlangsung tertutup selama beberapa jam dengan agenda utama evaluasi potensi kerawanan tata kelola dan efektivitas implementasi MBG di lapangan.
Dalam pertemuan itu, KSP mengungkap sejumlah titik rawan yang berpotensi memicu praktik korupsi. Dudung Abdurachman menyoroti adanya celah serius dalam distribusi dan pengelolaan program, termasuk dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Temuan ini dinilai berisiko mengganggu pemerataan layanan serta membuka ruang penyimpangan anggaran.
“Program ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pengelolaannya harus steril dari praktik-praktik transaksional,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan.
KPK menegaskan pentingnya langkah pencegahan sejak dini melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta perbaikan mekanisme distribusi. Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa lembaganya siap memberikan pendampingan dalam membangun sistem yang akuntabel, termasuk melalui monitoring dan evaluasi berkala.
Pertemuan ini juga membahas perlunya integrasi data, standardisasi operasional dapur MBG, serta pengawasan berlapis untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. KSP menekankan bahwa tanpa kontrol yang ketat, program berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi dan pemborosan anggaran negara.
Audiensi tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap efektivitas program MBG, baik dari sisi penyaluran manfaat maupun pengelolaan anggaran. Pemerintah ingin memastikan program strategis ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bebas dari praktik korupsi.
Sebagai tindak lanjut, KPK dan KSP sepakat memperkuat koordinasi lintas lembaga serta mendorong penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah penyimpangan sekaligus menjaga kredibilitas program di mata publik. (Red).
